Pemerintah Australia keluarkan travel advice atas pasal kohabitasi dalam RUU KUHP. (Ist)

Pemerintah Australia keluarkan travel advice atas pasal kohabitasi dalam RUU KUHP. (Ist)



Beberapa bulan ini, masyarakat Indonesia terus digemparkan dengan berbagai persoalan terkait rencana penyusunan ataupun perubahan beberapa Undang-Undang (UU). Baik RUU KPK, RUU Pemasyarakatan, sampai dengan RUU KUHP peninggalan kolonial yang menurut banyak kalangan lebih kolot lagi saat ini.

Kontroversi pun semakin mencuat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan RUU KUHP ditunda dulu. Pasalnya, Jokowi merasa adanya banyak pasal kontroversial di dalamnya yang juga oleh banyak kalangan terbilang lama dikritisi. 

Salah satunya adalah Pasal 418 Ayat (1) RUU KUHP yang menyebutkan setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Denda kategori II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79, sebesar Rp 10 juta.

Pasal ini pula yang mendapat respons dari Pemerintah Australia yang beberapa hari lalu mengeluarkan travel advice atau saran perjalanan yang diperbarui kepada warganya yang akan bepergian ke Indonesia.

"Kami telah memperbarui saran perjalanan kami dengan memasukkan informasi baru tentang kemungkinan perubahan terhadap KUHP Indonesia," demikian keterangan di situs smartraveller.gov.au. "Tapi, kami tidak mengubah tingkat travel advice untuk itu. Banyak aturan yang akan berubah dan ini berlaku juga pada penduduk asing dan pengunjung, termasuk wisatawan," lanjut  pemerintah Australia.

Terkait hal itu pula, pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly angkat bicara. Dirinya meminta publik, khususnya pihak asing, tidak salah mengartikan atau menafsirkan pengaturan ketentuan tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo dalam RUU KUHP.

Yasonna menegaskan bahwa publik ataupun pihak asing, dalam hal ini Australia, mengartikan ketentuan Kohabitasi itu membuat negara akan menangkap semua pihak asing yang datang ke Indonesia dengan pasal kumpul kebo.
"Seolah negara kita ini akan menangkapi orang seenak udel sampai jutaan orang masuk penjara hanya karena kohabitasi. Ini yang keliru. Kohabitasi itu delik aduan," ujar Yasonna.

"Jadi, kalau orang asing dituduh kohabitasi di Bali ,kan harus datang orang tuanya. Harus datang karena anaknya mengadukan. Jadi,jangan di-twist seolah dunia akan kiamat karena kita tangkapi semua orang," tegasnya. 

Pernyataan Yasonna itu didasarkan pada Pasal 418 ayat (2) RUU KUHP.  Yakni, kohabitasi bisa dipidana apabila  suami, istri, orang tua atau anaknya melakukan aduan. Selain pihak keluarga, yang juga bisa mengadukan delik pidana kohabitasi adalah kepala desa atau dengan sebutan lainnya, tapi sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua atau anaknya.

"Jadi, kalaupun dilakukan (diadukan) oleh pejabat desa, itu harus dengan izin tertulis orang tua, anak, istri, dan pengaduan dapat ditarik oleh yang bersangkutan," terang Yasonna yang juga melanjutkan bahwa dalam Kohabitasi sifat pengaduan terbatas.

 


End of content

No more pages to load