Ketua Bawaslu Jatim, M. Amin sesaat setelah melakukan koordinasi bersama Gubernur Jatim

Ketua Bawaslu Jatim, M. Amin sesaat setelah melakukan koordinasi bersama Gubernur Jatim


Pewarta

Nasrullah

Editor

A Yahya


Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak di beberapa daerah di Jawa Timur 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur hari ini melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (11/09/2019). 

"Koordinasi mengenai berbagai macam permasalahan termasuk menghadapi Pilkada 2020. Karena di provinsi tidak ada pilkada tidak ada pilgub, sehingga yang kami lakukan adalah koordinasi untuk pemilihan kepala kabupaten dan kota," ujar Ketua Bawaslu Jatim, M Amin kepada awak media pasca pertemuan dengan Gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Selain itu, Amin juga mengungkapkan pembahasan bersama Gubernur juga terkait dengan adanya kemungkinan Aparatur Sipil Negara yang akan berkontestasi pada pilkada serentak 2020 mendatang. "Kita ikuti nanti aturan mainnya bagi ASN, TNI maupun anggota DPR ada aturan tentang bagaimana proses pencalonannya," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Pengawasan, Aang Khunaifi menjelaskan, dirinya menerima informasi bahwa ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sepertinya juga ingin berpartisipasi dalam proses pilkada 2020. Mengenai informasi ini dirinya berpesan kepada Ibu Gubernur agar program yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur tidak dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menaikkan elektabilitas maupun popularitas.

"Kami juga menyampaikan beberapa tahapan maupun persiapan pelaksanaan pilkada di 2020, khususnya terkait dengan penganggaran bawaslu Kabupaten Kota yang di beberapa tempat masih belum ada pembahasan," ujarnya.

Aang juga menyatakan terkait adanya ASN yang akan ikut berpartisipasi dalam pilkada 2020, sesuai aturan ketentuan undang undang pilkada mewajibkan Aparatur Sipil Negara, TNI, maupun anggota legislatif yang mencalonkan sebagai calon kepala daerah itu wajib mundur.

"Prinsipnya pertemuan ini itu untuk memastikan bahwa ASN juga harus netral dalam menyongsong pelaksanaan pilkada 2020 dan program program pemerintah khususnya di wilayah provinsi jawa timur tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan saat ikut kontestasi Pilkada nantinya," ucap Aang Khunaifi.(*)


End of content

No more pages to load